REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Puluhan pejabat di Filipina menyerahkan diri menyusul sehari setelah Presiden Rodrigo Duterte secara terbuka mengaitkan mereka dengan perdagangan narkoba.

Pihak-pihak yang telah menyerahkan diri di antaranya adalah sejumlah wali kota dan komandan polisi. Tetapi sebagian dari orang-orang yang diduga terlibat ini memprotes, menyatakan diri mereka tidak bersalah.

Sementara yang lainnya mempertanyakan keputusan presiden menyebutkan nama dan mempermalukan orang-orang yang diduga bersalah sebelum menyampaikan bukt-bukti yang ada.

Pimpinan badan peradilan Filipina memerintahkan para hakim di dalam daftar tersebut tidak menyerahkan diri kecuali diberikan surat perintah penangkapan. Saat kampanye kepresidenannya, Duterte berjanji akan menegakkan ketertiban umum dan keamanan, termasuk memberantas peredaran narkoba.

Duterte mengatakan dirinya akan menerapkan kebijakan tembak di tempat bagi tersangka penjahat yang melawan atau menolak untuk ditangkap.

"Jika Anda melakukan sedikit kekerasan perlawanan, saya akan memberitahu polisi supaya menembak mereka," katanya seperti dikutip dari laman BBC, Selasa (9/8).

Laporan media setempat mengatakan beberapa dari nama-nama yang disebutkan sang presiden tidak tepat. Surat kabar Inquirer mengatakan satu hakim yang dsebutkan oleh Duterte sebagai pelindung dugaan perdagangan obat-obatan terlarang telah meninggal delapan tahun yang lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika