REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik dari Universitas Jayabaya Jakarta Igor Dirgantara menilai langkah pimpinan DPW/DPD membentuk koalisi tujuh partai politik adalah untuk mempertegas pentingnya mekanisme penjaringan calon. 

Tujuh pimpinan DPW/DPD parpol yakni PDIP, Gerindra, PKB, PAN, PPP, PKS, dan Demokrat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 telah mendeklarasikan koalisi. "Koalisi yang dinamakan koalisi kekeluargaan itu menunjukkan sedikitnya lima indikasi," kata Igor di Jakarta, Selasa (9/8).

Pertama, koalisi itu mengindikasikan keinginan untuk tidak mendukung calon pejawat (incumbent) Basuki Tjahaja Purnama dalam pilkada tahun depan. Kedua, koalisi tersebut menunjukkan ada kesepakatan dari ketujuh partai politik untuk mengusung pasangan kandidat lain yang potensial untuk menghadapi pejawat di Pilkada DKI Jakarta.

Ketiga, memberikan sinyal kepada tiga partai politik pendukung petahana yaitu Golkar, Nasdem, dan Hanura bahwa mekanisme parpol untuk melakukan penjaringan kandidat yang akan maju dalam kontestasi pilkada adalah hal yang penting untuk penguatan partai politik ke depan.

Keempat, memberikan tempat bagi aspirasi publik yang menginginkan pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta. Kelima, memberikan tekanan kepada pengurus pusat partai masing-masing bahwa selama ini keputusan partai mengusung calon kepala daerah masih ditentukan elit atau oligarki partai. Menurut Igor, koalisi seperti ini paling potensial mengalahkan petahana.

Sebelumnya, tujuh pengurus dewan pimpinan wilayah/daerah partai politik, dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Senin (8/8) sepakat membentuk Koalisi Kekeluargaan untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017.

Selain mengumumkan koalisi, tujuh ketua DPW/DPD partai yakni PDIP, PKB, PAN, PKS, PPP, Gerindra, dan Demokrat, juga menyepakati kriteria calon pemimpin DKI yang akan bersama-sama diusung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika