REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berkegiatan sehari penuh di sekolah atau //full day school// dinilai tidak serta merta mampu menyelesaikan semua masalah anak. Pasalnya masing-masing keluarga memiliki kondisi berbeda.

"Tidak semua orang tua (siswa) itu bekerja. Artinya jangan dibayangkan kondisi seluruh orang tua di Indonesia hanya seperti yang dialami oleh Mendikbud. Kebijakan nasional harus didasarkan kepada kajian yang utuh," ujar Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh, Selasa (9/8).

Soal Waktu belajar, KPAI melihat tidak banyak menjadi masalah. Karena seiring dengan keragaman kondisi anak, orang tua, dan masyarakat, sudah terfasilitasi dengan model pembelajaran yang beragam. Ada yang normal dan ada yang full day school. Orang tua pun diberikan keleluasaan untuk memilih.

"Bahkan, dalam kondisi tertentu, anak jangan lama-lama di sekolah agar cepat berinteraksi dengan orang tua, apalagi yang kelas 1 SD," ujarnya.

Ni'am menyebut untuk menjawab permasalahan anak, perbaikan kebijakan harus berporos pada anak. Pertimbangan Mendikbud mengusulkan kebijakan ini lebih karena faktor menyesuaikan dengan ortu yang bekerja sehingga jadwal anak diubah. Menurut dia, dari sisi paradigma saja sudah bermasalah. Penerapan suatu program harus diikuti dengan perbaikan yang memadai. Bukan hanya dengan "mengandangkan" anak di sekolah semata.

"Tanpa ada perbaikan sistem pendidikan dengan spirit menjadikan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak, maka memanjangkan waktu sekolah malah akan menyebabkan potensi timbulnya kekerasan di lingkungan sekolah," kata Ni'am.

Dia mengatakan ada hal yang perlu dipertimbangkan dalam wacana full day school, yakni penambahan beban guru, penambahan biaya untuk kegiatan, penyesuaian kegiatan anak dan orang tua yang sudah ada, orang tua yang tidak bekerja, anak yang harus membantu orang tua, dan keragaman kondisi sosial di berbagai daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika