REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan Ocha mengatakan akan mengadakan pemilihan umum pada 2017 mendatang, Selasa (9/8).

Ia mencoba untuk menenangkan kekhawatiran atas pemerintahan militernya yang kemungkinan akan menunda kembalinya demokrasi. Pernyataan itu diutarakan beberapa hari setelah negara itu menyetujui sebuah konstitusi yang didukung oleh militer.

Referendum yang diadakan pada Ahad lalu dipandang sebagai ujian opini publik terbesar dalam masa pemerintahan Prayuth, yang merebut kekuasaan pada kudeta Mei 2014 lalu yang dia sebut bertujuan untuk mengakhiri kekacauan politik selama bertahun-tahun di negara Asia Tenggara itu.

Di bawah rancangan junta untuk mengembalikan kekuasaan demokratis, Prayuth sebelumnya telah mengatakan  pemilihan umum akan diadakan pada 2017 mendatang. Seorang pemerintah yang terpilih secara demokratis akan berkuasa paling cepat pada 2017, seorang pejabat senior mengatakan pada Senin.

Komentar Prayuth itu menyusul desakan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin agar pihak berwenang Thailand mengambil langkah demi mengembalikan pemerintahan sipil terpilih secepat mungkin.

"Tolong yakinlah pada perencanaan. Sebuah pemilihan umum akan diadakan pada 2017, saya tidak pernah mengatakan hal yang berbeda terkait ini," Prayuth mengatakan kepada para wartawan di Gedung Pemerintah sebelum mengadakan pertemuan kabinet, dalam komentar publik pertamanya sejak referendum diadakan.

Para analis mengatakan keinginan besar akan kestabilan politik menyebabkan banyaknya mereka yang menyetujui rancangan konstitusi itu.

Thailand telah diguncang dengan adanya kekacauan politik selama lebih dari 10 tahun, yang menghambat pertumbuhan, dua perebutan kekuasaan oleh pihak militer dan bentrokan sipil mematikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika