REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan kerjasama militer antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina terkait pengamanan di perairan Sulu, Filipina selatan, harus proaktif dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata.
"Saya kira tidak menutup kemungkinan untuk melakukan opsi militer, kapal-kapal perang Indonesia dengan ijin dari negara tetangga perlu lakukan patroli bersama di wilayah rawan penyaderaan," katanya di Jakarta, Selasa (9/8).
Dia mengatakan, pemerintah Indonesia juga perlu keluarkan peringatan perjalanan atau "travel warning" agar WNI menghindari wilayah perairan Malaysia dan Filipina yang rawan penyanderaan.
Sukamta berharap perusahaan-perusahaan di Malaysia dan Filipina yang mempekerjakan WNI untuk bisa bekerja sama. "Ini membutuhkan pendekatan yang lebih proaktif dari Pemerintah RI ke Malaysia dan Filipina," ujarnya.
Sekretaris Fraksi PKS itu mengatakan terus berulangnya penyaderaan WNI ini jelas telah menjatuhkan kewibawaan Indonesia karena dinilai gagal melindungi warganya. Untuk itu, ia meminta Pemerintah RI harus bersikap lebih tegas supaya insiden ini tidak terulang. Sebelumnya, seorang WNI bernama Herman bin Manggak disandera kelompok separatis Filipina Abu Sayyaf. Dia disandera di wiliayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia perbatasan Laut Filipina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika