REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mencuatnya informasi keterlibatan oknum aparat dalam bisnis narkotika Freddy Budiman mencuri perhatian publik belakang ini. Mabes Polri dan Koordintor KontraS pun mengadakan pertemuan guna menindak lanjuti Infirmsi tersebut.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan komitmen Polri dalam memberantas narkoba adalah suatu prioritas. Polri kata dia menjadi garda terdepan dalam melakukan upaya-upaya penegakkan hukum secara tegas terhadap peredaran gelap narkoba.
Menurut Boy, Polri juga menyadari dalam upaya pemberantasan ini berkaitan dengan keterlibatan sejumlah oknum-oknum nakal. Oknum tersebut kata Boy bukan saja melanggar displin kepolisian dan kode etik namun juga berhadapan dengan pidana.
"Dalam hal ini, sel-sel (tahanan) di polda juga di isi oleh anggota kita sendiri. Di waktu yang bersamaan dengan masyarkat sipil menjalani proses hukum. Jadi ini langkah tegas. Ini menjadi hal yang tidak ada pilihan lagi," ujar Boy di Warung Es Teller 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan, Rabu (10/8).
Semua itu menurutnya sebagai bukti komitmen Polri dalam memerangi narkoba. Sehingga apabila terbukti ada anggota yang terlibat maka tidak mungkin kata dia, Polri melindungi.
Namun berkaitan dengan konten pengakuan Freddy Budiman sambungnya Polri juga sangat berhati-hati. Sehingga yang dilakukan oleh Polri juga membentuk tim investigasi untuk menelusuri kebenaran Informasi tersebut.
Koordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan seminggu ini dirinya telah berinteraksi dengan sejumlah institusi yang ada dalam pengakuan Freddy Budiman, termasuk di dalamnya bea cukai dan Kementerian Hukum dan HAM.
Menurut Haris, Bea Cukai seolah tidak terganggu dengan munculnya pengakuan Freddy tersebut sedangkan Menkumham justru terkesan menutup diri. Sedangkan tiga institusi lainnya seperti TNI, BNN, dan Polri merespons baik.
"Prajurit TNI, Polri atau jajaran BNN bahwa tidak perlu merasa marah. Meskipun kritikan publik hari ini cukup tinggi, karena mereka bagian dari bangsa ini. Mereka bayar pajak, sebagai warga negara mereka harus melihat kinerja aparat ini," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika