REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tensi politik di Ibu Kota semakin memanas jelang pelaksanaan tahap Pilkada DKI Jakarta 2017. Setelah tiga parpol mendeklarasikan mengusung calon pejawat, giliran tujuh parpol lainnya mendeklarasikan Koalisi Kekeluargaan untuk "melawan" cagub pejawat.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, munculnya Koalisi Kekeluargaan yang di dalamnya berisi PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, PKB, dan PAN bakal membuat kompetisi politik di Ibu Kota nanti berujung pada dua kutub (bipolar).
"Besar kemungkinan nantinya hanya ada dua pasang calon yang maju di Pilkada DKI, yaitu Ahok bersama calon wakilnya yang diusung Nasdem, Hanura, dan Golkar, melawan pasangan kandidat yang diusung Koalisi Kekeluargaan," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (10/8).
Sejauh ini, kata dia, nama kandidat yang sudah muncul di antara parpol-parpol anggota Koalisi Kekeluargaan baru mengerucut kepada cawagub Sandiaga Uno yang berasal dari Partai Gerindra.
"Yang belum mengerucut itu nama cagubnya yang nanti akan diusung bersama oleh tujuh parpol tersebut," katanya.
Ia menilai, ada tiga nama yang berpotensi besar diusung menjadi cagub oleh Koalisi Kekeluargaan. Mereka adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma), mantan menko maritim Rizal Ramli, dan Kepala Badan Narkotika (BNN) Nasional Budi Waseso (Buwas).
Menurut dia, pasangan kandidat yang paling realistis diusung koalisi tujuh parpol tersebut untuk menjadi penantang Ahok adalah Risma-Sandiaga. "Pasangan Risma-Sandiaga berpotensi besar menjungkalkan Ahok di Pilkada DKI mendatang," ucapnya.
Kendati demikian, proses pengusungan pasangan tersebut, menurut Pangi, bukannya tanpa kendala. Bagi PDIP, Risma memiliki konsekuensi dan risiko politik. Karena itu, tidak menutup kemungkinan partai pimpinan Megawati itu bakal mengambil calon "segar" dan minim risiko seperti Budi Waseso.
"Jika proses negosiasi Risma tutup buku alias deadlock karena tidak ada titik temu, Buwas-Sandi bisa jadi kuda hitam pada Pilkada mendatang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika