REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mendorong investasi di sektor energi khususnya pemanfaatan energi panas bumi yang hingga saat ini belum terserap secara maksimal.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, Indonesia memiliki potensi panas bumi untuk dikonversikan menjadi energi listrik sebesar 29 ribu Mega Watt (MW). Hanya saja, hingga tahun ini baru 1.494 MW atau hanya 5 persen dari potensi keseluruhan yang sudah termanfaatkan. Padahal, pemerintah menargetkan pada tahun ini akan ada tambahan produksi panas bumi yang bisa menghasilkan 215 MW listrik.
Menteri ESDM Arcandra Tahar menjelaskan, sejumlah langkah sudah dijalankan dan disiapkan pemerintah untuk mendorong lebih banyak lagi pengembangan panas bumi agar bisa termanfaatkan. Beberapa langkah tersebut termasuk memberikan penugasan pengusahaan panas bumi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU).
Candra menilai, langkah ini bakal efisien agar wilayah kerja panas bumi bisa segera dikembangkan dari tahap eksplorasi sampai pemanfaatan. Langkah kedua, lanjut dia, penyusunan harga jual listrik panas bumi dengan skema Feed-in Tariff dinilai lebih memfasilitasi keekonomian pengembang panas bumi.
Sedangkan langkah ketiga adalah pemerintah membuka peluang bagi pengembang panas bumi untuk mendapatkan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi sekaligus melakukan tahapan eksplorasi. Pengembang, lanjutnya, mendapatkan keistimewaan dalam tahap lelang melalui mekanisme Pelelangan Wilayah Kerja hasil Penugasaan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE).
“Fokusnya ada di tiga hal, yaitu aspek proses bisnis yang semakin jelas, terukur, sederhana, dan cepat; penggunaan teknologi yang efektif, efisien, dan memberikan keekoniomian proyek yang bagus; serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang me|iputi pengetahuan, keahlian dan pengalaman selain tentunya aspek integritas mereka," jelas Candra di sela acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition di JCC, Rabu (10/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika