REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Malcolm Turnbull menyampaikan kemarahannya atas cara lembaga Biro Statistik Australia (Australian Bureau of Statistics atau ABS) mengatasi kekacauan sensus 2016, namun tindakan pemecatan mungkin dilakukan setelah diadakan penyelidikan menyeluruh.
PM Turnbull di depan wartawan di Canberra Kamis (11/8) pagi menyatakan kekecewaannya atas kejadian dua hari terakhir, setelah ABS menutup situs Sensus 2016 pada Selasa (9/8) malam sebagai respons atas apa yang mereka sebut sebagai serangkaian serangan siber.
Proses sensus online sejak itu tidak berfungsi lagi, namun PM Turnbull menjelaskan situs itu seharusnya pulih kembali Kamis, sehingga memungkinkan penduduk Australia mengisi formulir sensus yang sebagian akan digunakan dalam menghitung belanja dan pelayanan pemerintah.
"Saya perjelas apa yang harus kita lakukan yaitu jujur kepada rakyat Australia," katanya. "Ini merupakan kegagalan ABS."
Partai Buruh mengkritik perdana menteri yang mengambil jarak agar pemerintahannya tidak disalahkan. Pemimpin Oposisi Bill Shorten melukiskan kejadian ini sebagai salah satu kekacauan terbesar dalam pemerintahan.
PM Turnbull menyatakan serangan yang membuat layanan website itu tidak bisa diakses bisa diperkirakan dan service provider, ABS yaitu IBM seharusnya siap. "Bagian dari tugas service provider, yaitu IBM, adalah memastikan ada langkah-langkah untuk menepis serangan berupa denial of service," katanya.
"Faktanya, langkah-langkah yang disiapkan itu tidak memadai," tambahnya.