REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengapresiasi DPR yang telah menjalankan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan. Joko Widodo mengatakan dalam tugas legislasi yang terpenting bukan banyak rancangan undang-undang yang disahkan.

Presiden pun mengapresiasi peran legislasi DPR meski masih banyak RUU yang mangkrak di senayan. Seperti diketahui, ada 50 RUU yang masuk prioritas prolegnas 2016. Sementara, ada 170 RUU yang masuk prolegnas 2015-2020.

"Tetapi kualitas dan manfaat dalam undang-undang itu. Pada tahun 2016 ini DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan 10 rancangan Undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang," katanya dalam pidato sidang paripurna MPR 2016, Selasa (16/8).

Rancangan undang-undang yang telah disahkan, jelas Joko Widodo, antara lain, undang-undang tabungan rakyat. Undang-undang pengampunan pajak yang mendukung peningkatkan pendapatan negara. Dan undang-undang perlindungan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan, dan penambak garam sebagai pemajuan kesejahteraan nelayan dan sektor maritim negara.

Joko Widodo mengatakan dalam menjalan fungsi anggaran DPR dan pemerintah saat ini membahas RUU RAPBN 2017 dan RUU Penanggungjawaban Pelaksanaan RAPBN 2016. Presiden mengatakan DPR bersama pemerintah berkomitmen memastikan anggaran 2017 disusun dengan sesakma demi kesejahteraan rakyat."Anggaran harus mengikuti program-program prioritas, tidak boleh lagi dibagi per unit-unit kerja," katanya.

Dalam fungsi pengawasan, kata Joko Widodo, DPR telah mendorong optimalisasi pemeriksaan BPK. DPR juga kunci kelayakan dan kepatutan pejabat negara. "Alhamdulilah, Kapolri, pimpinan KPK, pimpinan Ombudsman semuanya telah dilantik beberapa bulan terakhir ini," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika