REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah masih berkilah tak ada kecolongan saat menunjuk Arcandra Tahar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru saja diberhentikan dari Kabinet Kerja lantaran kasus dwikewarganegaraan. Teranyar, Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kesalahan informasi seperti itu bisa saja terjadi di semua instansi.

Luhut yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman mengatakan, tak ada dampak apa pun mengenai langkah Presiden Joko Widodo secara politik maupun ekonomi. “Enggak ada dampaknya apa-apa, biasa saja. Nggak kecolongan juga. Kan saya udah bilang tadi kamu makan kan pakai sendok bisa saja tiba-tiba kegigit batu," kata dia di kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (16/8).

Luhut pun mengakui pemilihan Arcandra Tahar yang menjabat Menteri ESDM sebelumnya diawali dengan info yang tidak utuh kepada Presiden Jokowi. Hanya saja, ia menilai bahwa keputusan Presiden untuk memberhentikan Arcandra dinilai tepat. "Kan bisa saja terjadi, info yang tidak utuh di dapat. Yang penting barulah Presiden ambil keputusan yang pas untuk menghentikan," kata Luhut.

Presiden Jokowi memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar setelah 20 hari masa kerja di kabinet. Pemberhentian ini menorehkan sejarah di hukum tata negara Tanah Air karena merupakan pemecatan tercepat seorang menteri oleh presiden. Meski saat mengumumkan pemecatan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak mengungkapkan alasan spesifik di balik pemberhentian tersebut, namun kebijakan itu dilakukan usai informasi mengenai Arcandra yang ternyata masih memegang paspor Amerika Serikat menyeruak ke media. 

Sebelum diumumkannya pemecatan Arcandra di Istana Negara, pemilik perusahaan konsultan energi Asal Amerika Serikat Petroneering itu sempat menemui Luhut selama tujuh menit di kantor Kementerian Kemaritiman. Ketika itu, Luhut mengaku sempat berdiskusi tentang blok Masela dengan Arcandra. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika