REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Pemerintah Jokowi-JK melakukan evaluasi untuk menunjang kinerja pada 2017. Selain berjanji menciptakan lapangan kerja yang luar dan berkualitas, pemerintah terus melakukan aksi afirmatif pengurangan kemiskinan. Dua program prioritas utama yang akan dilakukan dalam hal ini adalah pelayanan dasar dan perlindungan sosial yang komprehensif.

"Dua program prioritas tersebut merupakan upaya jangka pendek dan menengah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan sehingga mereka dapat lebih berdaya dan produktif dalam jangka panjang," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di kantor Dirjen Pajak, Selasa (16/8).

Bambang menjelaskan, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif merupakan upaya untuk meringankan beban penduduk miskin dan rentan dengan melakukan perluasan pemberian dana bantuan kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Perluasan cakupan SISN Kesehatan, dan Bantuan Tunai Bersyarat melalui program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu, ‎pemerintah juga akan memberikan subsidi energi dan nonenergi yang secara bertahap akan bergeser dari sektor konsumtif ke sektor yang lebih produktif. Transformasi subsidi seperti beras miskin (Raskin) atau Beras Sejahtera (Rastra) menjadi bantuan pangan nontunai. Selain itu akan ada subsidi pupuk bagi petani sebesar 9,6 juta ton, dan subsidi listrik untuk daya 450 VA dan 900 VA bagi 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan.

"Kunci utama dalam pencapaian target pengurangan kemiskinan adalah penyaluran bantuan yang efisien dan tepat target. Untuk itu pemerintah telah melakukan beberapa upaya prose penyaluran, penentuan target, dan pemutakhiran data masyarakat miskin dan rentan," ungkap Bambang.

‎Berbagai bantuan sosial, lanjut Bambang, juga ditata agar lebih integratif,efektif, dan efisian. Dalam PKH misalnya, yang saat ini menyasar enam juta keluarga miskin akan dikembangkan metode penyaluran bantuannya menggunakan layanan keuangan digital melalui agen kios-kios bekerja sama dengan pihak perbankan. Selain biaya penyaluran lebih efisien cara ini juga mendorong keuangan inklusif agar akses masyarakat miskin kepada lembaga keuangan formal dapat terpantau.

Ikuti Whatsapp Channel Republika