REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan peringatan HUT RI merupakan momentum untuk memperbaiki segala aspek kebangsaan dan ketertinggalan.
"Terutama pada aspek kemandirian sebagai sebuah bangsa dan negara," kata Wakil Ketua Umum PBNU Prof Maksum Machfoedz, Rabu (17/8).
Maksum menyampaikan rekomendasi PBNU agar pemerintah memperkuat sektor kelautan dan pertanian sebagai jalan menyejahterakan rakyat. Menurutnya, sudah menjadi sebuah keharusan untuk lebih meningkatkan pendapatan sektor kelautan.
Di bidang pertanian, PBNU merekomendasikan kepada pemerintah untuk menggencarkan program diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras.
PBNU juga mendorong pemerintah untuk semakin meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Hasil survei Ease of Doing Business (EoDB) Bank Dunia menempatkan Indonesia di posisi 109 dari 189 negara.
"Posisi Indonesia kalah telak dibandingkan Singapura yang menduduki peringkat satu, Malaysia 18, Thailand 49, Vietnam 90, dan Filipina 103," kata Maksum.
PBNU juga kembali mengingatkan perlunya pemerataan kesejahteraan. Mengutip data Bank Dunia tahun 2015, Maksum mengatakan bahwa 1 persen orang terkaya Indonesia menguasai sekitar 50,4 persen aset dan 10 persen orang terkaya Indonesia menguasai 70,3 persen total kekayaan di Indonesia.
"Artinya, pembangunan belum merata dan belum menyentuh rakyat miskin dan kaum papa," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika