REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Amnesty International mengeluarkan laporan terbaru terkait tuduhan pelanggaran HAM di penjara-penjara Suriah, Kamis (18/8). Dalam laporan disebutkan, sekitar 18 ribu orang tewas di penjara pemerintah antara tahun 2011 hingga 2015.
Mereka diduga jadi korban pemukulan hingga pemerkosaan di dalam penjara. Amnesty menyebut dokumen tersebut adalah hasil penyelidikan, termasuk wawancara dengan 65 korban tahanan yang selamat.
Mereka menggambarkan pelecehan dan kekerasan yang dilakukan di penjara juga pusat-pusat penahanan. Amnesty mendesak komunitas internasional untuk menekan Damaskus agar kekerasan segera dihentikan.
Pemerintah Suriah terus menyangkal tuduhan. Pada Februari, laporan HAM PBB menuduh pemerintah Suriah melancarkan kebijakan pemusnahan dan kedua pihak berperang telah melakukan kejahatan perang.
Amnesty mengungkapkan, lebih dari 17.723 tahanan tewas sejak Maret 2011. Waktu itu adalah awal dari pergolakan krisis melawan Presiden Bashar al Assad.
"Ini soal (kematian) 10 orang per hari dan lebih dari 300 orang per bulan," kata Amnesty, dikutip BBC. Tahanan sering jadi korban pemukulan parah oleh penjaga penjara. Mereka menyebutnya "pesta penerimaan" bagi tahanan yang baru masuk penjara.
Pemukulan juga sering dilakukan saat pemeriksaan keamanan. Saat itu, para tahanan perempuan kabarnya dilecehkan hingga diperkosa oleh penjaga pria. "Mereka memperlakukan kami seperti binatang, mereka sebisa mungkin ingin kami tidak lagi seperti manusia," kata seorang tahanan bernama Samer pada Amnesty.
Baca juga, 10 Faksi Utama Suriah yang Ingin Menjatuhkan Assad.
Selama di penjara, Samer melihat darah mengalir seperti sungai. "Saya tidak pernah membayangkan rasa kemanusiaan akan seperti serendah ini, mereka tidak masalah membunuh kami di sini dan di sana," tambahnya.
Tahanan lain, Ziad menggambarkan bagaimana tujuh orang tewas dalam satu hari setelah ventilasi tidak berfungsi di pusat penahanan lembaga inteligen. Penjaga kemudian menendang para tahanan untuk mengetahui siapa yang masih hidup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika