REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- DPRD NTB mengkhawatirkan pemotongan anggaran daerah dari Pemerintah Pusat akan berdampak terhadap program-program untuk masyarakat. DPRD berharap agar anggaran untuk NTB tidak dipotong.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi mengatakan, pemerintah pusat berencana memotong Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah. Termasuk pemotongan anggaran dari kementerian-kementerian berupa dana dekon.

"Pemotongan dana dekon ke daerah akan berimbas kepada kita. Misal di Kementan menyangkut alat pertanian, jika dipotong dana dekon akan terkena dampak," ujarnya kepada wartawan di Mataram, Kamis (18/8).

Ia mengatakan, pihaknya berharap tidak terkena pemotongan, bahkan pemerintah pusat menjanjikan DBH dan DAU tidak akan dikurangi. Berdasarkan tahun kemarin, dana dekon bisa mencapai Rp 7 triliun, dana DAU Rp 1,1 triliun, dan DBH Rp 226 Miliar.

Dampak yang bisa terjadi akibat pemotongan anggaran, termasuk dana dekon terhadap program dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, masyarakat banyak yang berharap terhadap pada program pemerintah.

Mori mengatakan, kondisi tersebut menyebabkan pembahasan APBD Perubahan dengan postur anggaran mencapai Rp 3,88 triliun berjalan terlambat. Sebab, Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus menyamakan persepsi terkait rencana pemotongan tersebut.

Menurutnya, pihaknya akan melakukan efisiensi, termasuk juga terhadap penambahan program. Diharapkan pembahasan APBD-P selesai September. "Postur kita secara umum bertambah akan tetapi penambahan itu dalam belanja langsung tidak terlalu signifikan. Belanja langsung kira-kira mencapai Rp 139 Miliar lebih," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika