REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —- Kepala Pusdatin dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH meminta BNPB agar mengerahkan helikopter water bombing, hujan buatan dan helikopter patroli seiring peningkatan jumlah titik panas dan kebakaran.
"BNPB menyiapkan dua helikopter water bombing. Perizinan terbang ke Kementerian Perhubungan masih diproses," kata Sutopo lewat keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
BPPT, kata Sutopo, menyiapkan pesawat terbang Casa TNI AU dan bahan semai untuk hujan buatan. Diperkirakan hujan buatan dapat dilakukan pada pekan depan. Keterbatasan pesawat terbang menyebabkan operasi hujan buatan seringkali terkendala.
Untuk mencakupi wilayah Kalimantan yang luas, lanjut dia, diperlukan pesawat Hercules C-130 yang mampu menjelajah luas dan membawa bahan semai hingga delapan ton untuk hujan buatan.
Dia mengatakan, dalam sepekan terakhir hotspot di Kalimantan Barat meningkat signifikan. Satelit Modis dari NASA mendeteksi 158 hotspot di Kalimantan Barat pada Jumat pagi. Sebelumnya pada Kamis (18/8), jumlah hotspot di Kalimantan Barat sebanyak 106 hotspot.
Gubernur Kalbar, kata dia, telah menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan berla ku pada 1 Juni-1 September. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Riau masih terjadi di beberapa tempat dengan jumlah hotspot fluktuatif setiap harinya. Pantauan satelit menunjukkan sebaran asap atau gas karbondioksida (CO2) menyebar hingga Selat Malaka.
Kendati begitu, kualitas udara di Malaysia dan Singapura belum terpengaruh terlihat dari Indeks Standar Pencemaran Udara yang masih dalam kategori baik.Pemantauan satelit Modis dari Lapan terdapat 339 hotspot pada Jumat pagi yaitu 218 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang (30-79 persen) dan 121 hotspot untuk tingkat kepercayaan tinggi (80-100 persen).
Sebaran 218 hotspot untuk tingkat kepercayaan sedang itu nampak terpantau di Kalimantan Barat 96 titik panas, Kalimantan Selatan 7, Kalimantan Tengah 16, Kalimantan Timur 1, Jawa Barat 2, Jawa Tengah 1, Jawa Timur 1, NTT 14, Bangka, Belitung 17, Maluku 8, Maluku Utara 1 dan Sulawesi Selatan 7.