REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta tidak hanya memakai asumsi ketika menuding Sekretaris Daerah DKI Saefullah. Apalagi, apabila tudingan tersebut menjurus kepada fitnah.

"Fakta dan data menjadi ukuran utama. Bukan opini, apalagi sekadar opini by design," kata Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Nadhatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Aziz Khafia, Ahad (21/8).

Sekda, kata Aziz, tetap berada pada proporsinya dalam bekerja secara profesional. Terlebih, Saefullah merupakan birokrat yang mengawali kariernya dari bawah. Menurut dia, wajar jika ada yang simpatik pada Saefullah. "Meski ada juga yang keki, tapi Ahok kan atasannya, masa keki dengan kinerja anak buahnya sendiri?" ujarnya.

Dia menyebut, ini menunjukkan mental dan karakter Ahok yang temperamen. Ahok tidak bisa mengakui kelebihan orang lain selain dirinya.

Aziz mengatakan, sekda adalah jabatan tertinggi dalam birokrasi pemerintah daerah. Posisi tersebut terikat oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja berdasarkan tupoksi yang jelas. Sangat berbeda dengan posisi gubernur dan wakil gubernur yang merupakan jabatan politik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ahok menuding Saefullah telah meletakkan 'orang titipan' di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia menduga Saefullah melakukan itu sebagai strategi untuk pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta.

Saefullah merupakan pejabat Pemprov DKI sekaligus kader NU yang belakangan santer diberitakan akan maju pada Pilkada 2017. Namanya disebut-sebut akan berpasangan dengan calon gubernur dari Partai Gerindra, yaitu Sandiaga Uno.

Sebelumnya, Ahok mengatakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan siap-siap menggantikan posisi Saefullah sebagai Sekda. Hal ini karena niatan Sekda untuk meramaikan pilgub DKI 2017.

Ikuti Whatsapp Channel Republika