REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan efisiensi dalam perencanaan biaya proyek Blok Masela terjadi karena beragam faktor.
"Biaya-biaya yang harus diinvestasikan sedang dikaji dan mudah-mudahan dapat lebih menurun," kata Deputi Pengendalian SKK Migas Muliawan Haji di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (22/8).
Menurut dia, salah satu faktor yang bisa menurunkan biaya proyek Blok Masela antara lain karena harga minyak pada saat ini turun bila dibandingkan dengan perkiraan awal yang dibuat pada sekitar 2013 lalu. Selain itu, faktor lainnya adalah terkait dengan teknologi jasa penunjang yang saat ini pasokannya berlebih sehingga harga yang ditawarkan juga bisa relatif rendah karena permintaannya juga diperkirakan menurun.
Ia juga mengemukakan bahwa bila menggunakan onshore atau dibangun di darat maka teknologi yang digunakan juga dinilai bakal lebih mudah dibandingkan bila memutuskan untuk offshore (lepas pantai).
Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menemui Menko Kemaritiman sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam pertemuan di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Kamis (18/8), Luhut mengaku pertemuan itu membahas banyak hal, termasuk proyek "onshore" Blok Masela.
Luhut menuturkan SKK Migas tengah menghitung kembali biaya pengembangan Blok Masela dengan skema di darat (onshore). Sebelum diputuskan di darat, lembaga itu sempat melakukan kajian bahwa kilang di darat lebih mahal daripada kilang terapung (offshore), sehingga sempat menimbulkan polemik.
Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar sebelumnya menyebutkan bahwa biaya proyek pengembangan Blok Masela bisa mengalami penurunan cukup signifikan setelah pembicaraan dengan operator Masela, Inpex.
Kontraktor migas asal Jepang itu diminta menjelaskan semua rincian biaya proyek Masela kemudian dikoreksi Arcandra dan disetujui kontraktor. Hasilnya, nilai investasi yang dibutuhkan hanya sebesar 15 miliar dolar AS atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 19,3 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika