REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama meminta warga Ibu Kota cepat mendaftar KTP elektronik. Dengan begitu, akses masyarakat terhadap program pemerintah bisa diperoleh. Basuki alias Ahok berharap masyarakat berperan aktif dalam program pemerintah. Ia menjanjikan kemudahan pembuatan E-KTP dengan sistem elektronik.

"Selama masyarakat berpartisipasi seharusnya pasti sudah siap. Yang penting mereka cepat daftar. Yang penting aktif. Kita juga yang mobile kita datang terus," katanya, Selasa (23/8).

Namun ia menuding masyarakat kerap tak perduli terhadap pembuatan KTP elektronik tersebut. Sehingga ia menyarankan sistem berbayar pada warga yang tak mau mendaftar KTP elektronik. "Tapi sering sekali masyarakat tuh enggak peduli. Kalau enggak peduli pun selesai dia mesti bayar saja, ada sanksinya," ujarnya.

Diketahui, sekitar 22 juta penduduk Indonesia akan kesulitan mengakses layanan publik jika sampai 30 September 2016 belum melakukan perekaman data kependudukan untuk pembuatan KTP elektronik. Parahnya lagi, kini sejumlah daerah sulit memperoleh blangko KTP elektronik, termasuk di Jakarta.

Jika tak mempunyai E-KTP maka warga akan kesulitan mengakses layanan publik seperti layanan kesehatan BPJS, pendaftaran kartu perdana telepon seluler, pembuatan surat izin mengemudi, serta surat izin usaha ataupun izin perkapalan. Sebab karena semua layanan publik itu berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Ikuti Whatsapp Channel Republika