REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengungkapkan ada 1.500 anak yang diduga menjadi korban vaksin palsu. Rinciannya, 915 kasus di Jakarta, 374 kasus di Jawa Barat, dan 211 kasus di Banten. Angka itu terhitung sejak periode 2014 sampai 23 Agustus 2016.

Nila mengatakan, data tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan di 14 rumah sakit dan enam klinik oleh Tim Bersih Satgas. Menurutnya, para korban sudah melalui medical record dan sekarang sudah divaksinasi ulang.

"Imunisasi sudah diberikan. Yang penting kita memberikan kekebalan kembali tubuhnya untuk imunisasi wajib. Ini berkoordinasi dengan (Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Kan misalnya saya belum yakin anak saya dapat vaksin palsu, kalau ragu boleh diberikan imunisasi ulang karena IDAI tidak ada namanya overdosis vaksin. Bagi yang ragu silakan berkonsultasi dengan dokter anak," kata Nila, saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Menkes menyarankan, bagi orangtua yang menolak anak divaksinasi ulang karena trauma dengan vaksin palsu, boleh vaksinasi lewat dokter pribadi. Namun, jika ingin menggunakan dokter pribadi, pemerintah tidak akan menanggung biayanya.

''Kami coba menjelaskan, yang disebut medical check up itu pemeriksaan, misalnya apakah mendapatkan penyakit dari vaksin," ucapnya.

Menurutnya, dari total 1.500 kasus, sudah 975 ‎bayi atau sekitar 65 persen yang divaksinasi ulang. Sementara, ada yang tidak mau divaksin dengan berbagai alasan seperti tidak ada masalah kesehatan pada anaknya hingga sedang berada di luar kota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika