REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia harus diperbaiki tata kelolanya dengan mengelola secara korporasi maupun secara politik. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta mewakili Menteri BUMN, Rabu (24/8), ia mengatakan kondisi BUMN sejak 10 tahun terakhir belum melihat ada perbaikan.

"Karena setiap saya lihat, saya pernah jadi Menteri Keuangan 10 tahun lalu, (BUMN) program pembangunan minta insentif modal, neracanya keropos terus. Kalau 'tetangga sebelah' kita memiliki BUMN yang hebat, kenapa Indonesia yang lebih besar dan lebih hebat tidak bisa? Itu sesuatu yang harus kita pikirkan. Apa yang salah dalam kita mengelola, dan bagaimana kita memperbaikinya," kata Sri Mulyani yang pernah menjabat direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Menurut Sri yang juga pernah menjabat sebagai direktur eksekutif IMF tersebut, pengelolaan BUMN adalah hal yang harus diperbaiki.

"Baik dari sisi pengelolaan secara korporasi maupun pengelolaan secara politik. Karena menjadi BUMN berarti memang dimiliki oleh pemerintah, dan pemerintah adalah suatu entitas politik," jelas dia.

Dengan pengelolaan secara korporasi dan politik yang baik, kata Sri, bisa membuat BUMN Indonesia menjadi pemain penting di dunia.

Sedangkan untuk pengelolaan secara korporasi, lanjut dia, BUMN Indonesia bisa mencontoh perusahaan-perusahaan yang sudah sukses di negara lain. Seperti halnya perusahaan sektor perbankan atau konstruksi dengan melihat perusahaan yang sudah maju, maupun melihat perbandingan pengelolaan dalam perusahaan yang buruk.

BUMN sebagai aset negara, tambah Sri Mulyani yang juga akrab disapa Ani, harus merupakan badan usaha yang profesional dan kompetitif sehingga pada saatnya bisa memiliki kinerja yang mensejahterakan rakyat.

Sri mengatakan pemerintah menginginkan BUMN tidak hanya sebagai perusahaan yang mencari keuntungan tetapi juga badan usaha yang punya misi pembangunan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika