REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna menilai Pemprov DKI selalu mendahulukan tindakan daripada perencanaan. Pasalnya, baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) malah menyalahkan Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi terkait rencana penggusuran warga di kawasan belakang Glodok Plaza.

“Sekarang begini, informasi yang tegas itu siapa sih yang memerintahkan penggusuran? Apakah itu inisiatif wali kota atau perintah dari gubernur? Wali kota di DKI itu kan bawahannya gubernur,” ujar Yayat saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (25/8).

“Kalau misalnya terjadi apa-apa korbannya pasti yang jadi bawahan dong kan,” imbuh dia.

Yayat mengatakan, seharusnya Ahok sebagai pemimpin bisa mengayomi walikotanya untuk membuatnya aman. Karena, kata dia, kadang-kadang mereka ragu-ragu atas kebijakannya. “Mereka kadang-kadang untuk mengambil keputusan itu mempertimbangkan arahan gubernur, kemana ini kebijakannya,” ucap dia.

Menurut Yayat, keraguan-raguan tersebut muncul lantaran  dalam melakukan penggusuran Ahok atau walikotanya tidak mendahulukan perencanaan terlebih dahulu, tapi selalu mendahulukan tindakan.

“Ya harusnya dibuat ruang komunikasi dulu lah, jadi supaya nanti kalau terjadi apa-apa di lapangan nanti tidak masing-masing menyalahkan, repot kan nanti. Yang penting konsep rencananya itu bagaimana, baru tindakan itu dilakukan. Yang terjadi kan sekarang tindakan dilakukan, rencananya menyusul kemudian,” jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika