REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mengevaluasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dimotori oleh PT Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) berjalan lamban. Bahkan, kasus sengketa lahan yang masih ada belum tuntas diselesaikan.
"Lahan KEK Mandalika masih ada yang bermasalah dan belum tuntas diselesaikan," ujar Ketua Komisi II DPRD NTB, Jazuli Azhar di Kota Mataram, Kamis (25/8).
Menurutnya peran salah seorang birokrat asal NTB yang menjadi komisaris di PT ITDC dinilai tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap laju pembangunan KEK Mandalika.
Ia menuturkan, pilihan yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti posisi pimpinan di PT ITDC untuk penyegaran. Sehingga diharapkan proses pembangunan bisa lebih digenjot oleh pimpinan yang baru.
"Masyarakat di Lombok Tengah sudah lelah dengan janji-janji bahwa pembangunan KEK Mandalika akan selesai dilaksanakan," katanya.
Jazuli mengatakan pihaknya mengusulkan dibentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi dan mengetahui sejauh mana progres pembangunan KEK Mandalika.
