REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perlakuan berbeda yang ditunjukkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam menyikapi rencana penggusuran permukiman di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, menuai kritik dari sejumlah kalangan masyarakat di Ibu Kota. Salah satu kritik itu datang dari warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang menjadi sasaran kebijakan penggusuran dalam proyek normalisasi Sungai Ciliwung.
“Di Mangga Besar, Ahok minta supaya warga di sana dikasih uang kerahiman, sementara kami enggak begitu. Padahal mereka enggak ada satu pun yang punya dokumen kepemilikan tanah, sedangkan warga di Bukit Duri ada yang punya. Ini jelas enggak adil,” ujar Ketua RT 05/12 Bukit Duri, Jasandi kepada Republika.co.id, Jumat (26/8).
Menurut dia, alasan Basuki yang menyebut warga Mangga Besar patut diberi uang kerahiman karena sudah menetap di kawasan itu selama berpuluh-puluh tahun, semakin memperlihatkan sikap tidak konsisten dan diskriminatif Ahok selaku kepala daerah. Pasalnya, perlakukan ramah yang ditunjukkan Ahok kepada warga Mangga Besar tersebut tidak pernah sekali pun diterima oleh warga Bukit Duri yang sampai hari ini terus terancam penggusuran paksa oleh Pemprov DKI Jakarta.
Aktivis dari Komunitas Ciliwung Merdeka, Isnu Handono menilai, perbedaan sikap yang ditunjukkan Ahok kepada warga Mangga Besar penuh dengan nuansa politis. Apalagi, kata dia, menjelang perhelatan Pemilihan Gubernur DKI 2017 Ahok membutuhkan dukungan politik dari berbagai kalangan, termasuk PDIP selaku partai yang memiliki pengaruh besar di ibu kota.
“Saya tahu, warga yang terdampak penggusuran di Mangga Besar sekarang ini mendapat perlindungan dari PDIP. Dalam kasus ini, Ahok sepertinya tidak ingin memperilhatkan sikap yang berlawanan dengan parpol tersebut kepada publik,” ujar Isnu.
Sementara, Sekretaris Masjid Jami Keramat Luar Batang, Mansur Amin berpendapat, sikap lunak Ahok dalam merespons kasus penggusuran di Mangga Besar seakan mengonfirmasi adanya keberpihakan sang gubernur kepada kelompok etnis tertentu. Menurut dia, Ahok terkesan diskriminatif dan menerapkan standar ganda dalam memperlakukan warga Ibu Kota yang ia pimpin.
“Saya hanya menyarankan kepada Pak Ahok agar jangan berat sebelah terhadap warga Jakarta. Pak Ahok harus adil memperlakukan warga keturunan (Cina) dan warga nonketurunan,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika