REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan 'mengobrak-abrik' (memperbaiki) kementerian atau lembaga yang menghambat upaya pemerintah menaikkan peringkat kemudahan berusaha.
"Perbaikan kecil tak cukup, harus diobrak-abrik betul, kalau bawahan tak siap dan mampu, ganti. Direktur, Kabag tidak siap, ganti, saya sudah perintah seperti itu," katanya dalam acara Silaturahmi dan Dialog Nasional Ikatan Senior Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (ISHI) di Jakarta, Jumat (27/8).
Namun demikian, Presiden mengatakan maksud 'obrak-abrik' bukan berarti harus ganti menterinya. "Perbaiki dulu, jangan diganti, kan baru saja diganti," ujarnya.
Ia menyebutkan peringkat Indonesia dalam kemudahan untuk memulai berusaha jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga. Singapura menempati nomor 1, Malaysia 18, Thailand 49 sementara Indonesia 109.
"Jauh sekali, karena itu saya minta kepada Menko Perekonomian agar tahun depan kita naik ke 40, step atau langkahnya tugas menteri, silahkan dibicarakan," tegasnya.
Jokowi menyatakan tidak mau Indonesia hanya menempati nomor 60. "Saya tidak mau ditawar cuma 60. Apa kita ingin semakin jauh tertinggal, sudah kementerian mana yang menyulitkan langsung diobrak-abrik," tegasnya.
Ia menyebutkan kalau pemerintah tidak berani mencapai target kemudahan berusaha, Indonesia akan tertinggal dengan negara tetangga. Indonesia akan tertinggal dari Malaysia, Thailand, Vietnam.
Dalam kesempatan itu Presiden juga meminta agar pengusaha nasional merangkul para pengusaha di daerah. "Ajak mereka jadi subkontraktor, jangan dikerjakan sendiri, ekonomi kita adalah ekonomi gotong royong, jangan sampai dipegang BUMN sepenuhnya, saya pengin 80 persen ditangani swasta," katanya.
Sementara itu mengenai pertumbuhan ekonomi, Presiden berharap pada kuartal III 2016 ada kenaikan walaupun kecil.
"Kita terburuk tahun 2015 yaitu 4,92 persen, kalau tidak direm, anjlok terus, mudahan-mudahan kuartal III naik, tidak apa-apa sedikit-sedikit," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika