REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta tragedi terbunuhnya warga Kepulauan Meranti Provinsi Riau dalam penangkapan dan kerusuhan segera disidik oleh kepolisian.
"Kita patut memberikan target, paling tidak dalam 1x24 jam sudah harus dilakukan penyidikan atas pembunuhan terhadap masyarakat Meranti. Jika sampai tidak dilakukan, kita patut waspada dan cemas bahwa hukum akan dimanipulasi lagi," kata Koordinator Kontras, Sabtu (27/8).
Pertikaian di Meranti berawal dari meninggalnya Apri Adi Pratama atau Adi, tersangka pembunuh Brigadir Adil S Tambunan yang tewas setelah ditangkap aparat, Kamis (24/8) dini hari. Kemudian berlanjut dengan meninggalnya Isnadi diduga akibat kepalanya tertembak saat aksi warga melakukan demo ke Mapolres Meranti.
Lebih lanjut disampaikannya Kontras meminta agar pihak Polda atau Polres untuk tidak melakukan rayuan, ajakan, tekanan atau apapun bentuknya, kepada korban, kelurga korban ataupun saksi atas peristiwa rusuh di Meranti dua hari lalu. Karena tindakan itu patut dilihat sebagai tindakan yang memalukan dan harus dihentikan.
Dia juga mengatakan mengapresiasi (rencana) pencopotan Kapolres Meranti, namun demikian tindakan ini tidaklah cukup. Kematian yang diduga dari tembakan personil polisi, penyiksaan dan kekacauan yang terjadi haruslah direspon dengan penegakan hukum.
"Sudah sering kita lihat bahwa brutalitas polisi hanya berujung hampa tanpa oenegakan hukum. Kami khawatir hal ini berulang di Meranti," ujarnya.
Untuk itu pihaknya meminta agar masyarakat Meranti dari berbagai lapisan, profesi, para tokoh semua untuk menjadi lokomotif penegakan hukum. Masyarakat semua harus mengawasi kerja pihak Polda Riau dalam melakukan penegakan hukum atas kasus Meranti Berdarah ini.
"Saya mengundang para korban dan tokoh untuk ke Jakarta, melaporkan buruknya kinerja Polisi di Meranti ke DPR RI, Komnas HAM, Ombudsman Indonesia, dan lainnya," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika