REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk memangkas rantai pasok pangan dinilai kurang efektif. Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas mengatakan, kapasitas pemerintah dalam pasokan pangan hanya enam persen hingga sembilan persen dari total kebutuhan nasional.
Angka itu bahkan hanya untuk komoditi beras. "Kapasitas tersebut harus ditingkatkan minimal 20 persen, kalau tidak ya hanya wacana," katanya kepada Republika.co.id, Senin (29/8).
Ia mengatakan, melakukan pemangkasan rantai pasok bukan hal mudah karena sistem pangan di Indonesia yang sudah sangat liberal. " Pemerintah sesungguhnya tidak menguasai pangan. Pangan ada di masyarakat," kata dia.
Sebenarnya, rantai pasok bisa terpangkas secara alamiah. Seperi tahun lalu ketika penggilingan skala kecil mati karena kalah dengan penggilingan skala besar. Namun pemangkasan rantai pasok tersebut nyatanya tidak menguntungkan petani. "Pemotongan tersebut meguntungkan pemodal besar," ujar Dwi.
Kendati demikian, ia mengapresiasi upaya dan semangat pemerintah untuk berpihak pada petani dan konsumen. Namun, ia menilai kenyataan di lapangan masih jauh dari kata siap untuk menerima sistem baru tersebut.
Baca juga: Mendag akan Pangkas Rantai Pasok Produk Pertanian
Ikuti Whatsapp Channel Republika