REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA - Presiden nonaktif Brasil Dilma Rousseff, menghadiri pemanggilan terakhir di pengadilan sidang pemakzulannya, pada Selasa (30/8) kemarin. Dalam sidang tersebut pihak oposisi Rousseff mengatakan Rousseff tidak hanya melanggar aturan anggaran, tetapi juga menyebabkan krisis politik dan ekonomi di Brasil.
Rousseff dinonaktifkan dari jabatannya pada Mei lalu melalui sidang Senat. Ia diduga telah menghabiskan dana rakyat tanpa persetujuan kongres dan menggunakan uang dari bank-bank negara untuk membantunya memenangkan kembali pemilu presiden 2014.
Putusan pemakzulan Rousseff akan dilakukan pada Rabu (31/8). Pencopotannya akan meruntuhkan kekuasaan sayap kiri Partai Buruh selama 13 tahun yang telah membantu 30 juta warga Brasil keluar dari kemiskinan.
Dalam kesaksiannya pada Senin (29/8), pemimpin berusia 68 tahun itu membantah telah melakukan kesalahan. Ia mengatakan, proses pemakzulan itu ditujukan untuk melindungi kepentingan elite Brasil yang merupakan negara terbesar di Amerika Latin.
Pengacara Janaina Paschoal yang menentang Rousseff, meminta para Senator agar tetap fokus pada kasus korupsi dan kekacauan ekonomi yang terjadi di bawah pemerintahan Rousseff. "Dunia harus tahu kita tidak hanya sedang berbicara tentang isu anggaran," ujar Paschoal.
Baca juga, Brasil Alami Krisis Politik Rousseff tak akan Mundur.
Jika Rousseff diturunkan, Wakil Presiden, Michel Temer, akan memimpin Brasil sampai pemilihan presiden selanjutnya pada 2018. Temer telah bersumpah untuk menarik keluar perekonomian Brasil dari resesi terburuk sejak 1930-an. Ia juga akan menerapkan langkah-langkah penghematan untuk menutupi defisit anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika