REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah pusat menahan pengucuran dana alokasi umum (DAU) ke sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kota Bandung. Dana DAU kota yang dipimpin Wali Kota Ridwan Kamil itu dipotong sebesar Rp 312 miliar.
Ridwan Kamil menyayangkan atas kebijakan yang dinilai tidak dikompromikan terlebih dahulu dengan masing-masing kepala daerah. "Kita tidak diajak bicara dulu untuk memutuskan sesuatu. Tahu-tahu sudah merima saja. Kan gak bisa (seperti) itu dalam ngelola republik ini," katanya saat ditemui di Graha Tirta Siliwangi, Rabu (31/8).
Emil berharap, ke depannya pemerintah tidak mendadak dalam memutuskan sesuatu khususnya terkait anggaran. Karena, sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Kalau pun hal itu terjadi, biasanya dilakukan di awal tahun. Misalnya, di awal pihaknya memiliki ekspektasi akan memperoleh berapa tapi dikasihnya berapa. Sehingga, ia menyayangkan keputusan ini tidak dilakukan di awal.
Menurut Emil, keputusan pemerintah pusat yang akan berdampak pada daerah. Seharusnya, pemerintah daerah sendiri diajak untuk duduk bersama terlebih dahulu. "Libatkan kami yang terdampak sebagai peserta aktif untuk merumuskan kebijakan," katanya.
Emil menilai keputusan pemerintah pusat untuk menahan DAU malah berdampak kurang baik untuk daerah. Karena dililai akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Karena, tadinya uang akan digunakan untuk membelanjakan untuk membeli barang, jadi tidak dibeli.
"Tadinya uang disiapkan untuk membangun sesuatu, jadi tidak ada pekerjaan. Risikonya membuat ekonomi kota ada potensi melambat," katanya.
Padahal, kata dia, DAU ini sangat membantu pertumbuhan pembangunan dan ekonomi di daerah-daerah. Kota Bandung, dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya 35 persen, sisanya ditutup oleh DAU, DAK dan bantuan dari provinisi sebanyak 65 persen.
Komposisi PAD 35 persen ini, kata dia, sudah baik. Namun, bisa dibayangkan daerah yang komposisi PAD-nya hanya 10 persen dan hidupnya mengandalkan bantuan dari provinsi dan pemerintah pusat. "Karena ada kota lain yang tidak bisa mencari uang sendiri," kata Emil.
Meski begitu, saat ini Pemkot Bandung sedang merumuskan skenario untuk mengatasi imbas dari penahanan DAU oleh pemerintah pusat. Salah satu caranya, dengan menghitung Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) agar bisa digunakan jika terjadi krisis keuangan.
"DAU yang dipotong sekitar Rp 300 miliar, pembangunan akan terhambat. Untuk gaji, sedang kami upayakan mencarikan biasanya dari Silpa Rp 400 miliar," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Emil mengatakan, Pemkot Bandung sedang meneliti supaya tidak terjadi krisis. Pertama, dengan menghitung silpa yang diperoleh dari penghematan lelang. Misalnya, proyek 100 miliar jadi Rp 80 miliar.
"Jumlah lelang kan banyak, kalau dikumpulin lumayan. Per hari ini kami belum tahu silpa itu cukup atau tidak untuk menutupi DAU, kalau cukup ya Alhamdulillah, kita pakai silpa saja," katanya.
Skenario kedua, kata dia, selain memanfaatkan silpa, rencananya Pemkot Bandung akan membatalkan sejumlah proyek jika mendesak. Namun, ia belum tahu proyek apa yang akan dibatalkan. "Proyek apa saja, saya belum bisa jawab. Tapi pemberhentian proyek ini masuk dalam skenario, jika silpa tidak mencukupi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika