REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemekeu)‎ bakal memangkas anggara pemerintah daerah pada 2016 sebesar Rp 72 triliun. Salah satu dana yang dipangkas adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Seketaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia (Apkasi), Nurdin Abdullah mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) meyadari kondisi perekonomian dalam negeri sedang menurun. Meski pemerintah tengah menjalankan program tax amnesty, Kemenkeu tetap memangkas anggaran pusat maupun daerah.

Kemenkeu, kata Nurdin, melihat bahwa banyak daerah yang belum memaksimalkan anggaran mereka sehingga banyak terparkir di bank. "Ini ceritanya lain, banyak daerah daya serap anggaran rendah, kita bisa lihat. Dan pemerintah melakukan pemotongan sesuai dengan kondisi penyerapan daerah. Kalau daerah kecil sebenarnya ini tidak terganggu," kata Nurdin ditemui di Jakarta, Rabu (31/8).

Nurdin menjelaskan, daerah akan menjerit dengan penundaan DAU ini. Sebab, mereka kebingungan untuk membayar semua program yang telah dipersiapkan. Pemda akhirnya harus memilih skala yang benar-benar prioritas.

"Ke depan kita berharap tidak terjadi lagi. Lebih baik bertengkar di awal daripada bertengkar di tengah tahun. Pusing lagi nanti," katanya.

Bupati Bantaeng ini menjelaskan, dengan adanya penundaan transfer DAU sudah jelas akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Keinginan Presiden Jokowi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pun dimungkinkan sulit tercapai karena dana yanhg digunakan dalam menunjang pertumbuhan berkurang.

‎Di sisi lain, untuk menjaga agar dana operasional pemerintah daerah bisa terjaga, Nurdin berharap pemerintah pusat tidak terlalu sering memanggil mereka untuk melakukan koordinasi di Jakarta karena mampu menguras anggaran daerah. "Kalau bisa pusat yang ke daerah. Mereka kan dananya lebih besar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika