REPUBLIKA.CO.ID, LABUHAN BATU -- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, menyayangkan nelayan yang kurang menanggapi peluang bantuan kapal dari pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
Kabid Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Labuhan Batu Sofyan Sitorus mengatakan, secara teknis bantuan berupa kapal nelayan itu akan disesuaikan dengan pengajuan kelompok nelayan. Setelah itu, permohanan itu akan diverifikasi dan disetujui hasilnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Tapi sayangnya belum ada kelompok usaha nelayan yang mengajukan proposal permohonannya," katanya.
Ia mengatakan, yang berhak mengajukan permohonan dan mendapatkan bantuan adalah nelayan yang tergabung dalam wadah koperasi usaha nelayan. Pihaknya sudah melakukan 'jemput bola', yakni dengan memfasilitasi nelayan yang membutuhkan bantuan guna melengkapi administrasi.
"Kita sudah membantu. Bahkan, membantu dalam menyusun proposal sesuai yang dibutuhkan sebagai syarat pengajuan permohonan bantuan," katanya.
Ketua Forum Masyarakat Desa Pantai (Formadep) Thamrin Nasution mengatakan, pihaknya prihatin jika para nelayan di Labuhan Batu tidak dapat memanfaatkan peluang bantuan kapal tersebut. Terlebih lagi, para nelayan di pesisir Labuhan Batu membutuhkan bantuan-bantuan sejenis dalam upaya mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan.
"Ironis jika ada peluang bantuan tapi tak diupayakan," katanya. Menurut dia, nelayan di pesisir Labuhan Batu saat ini banyak yang memiliki sarana prasarana kurang ideal dan kurang layak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika