REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan teknologi Smart City berperan besar dalam kinerja pemerintahannya. Ridwan mengklaim 70 persen permasalahan Kota Bandung dapat terselesaikan dengan menerapkan sistem Smart City.
"Saya boleh klaim hampir 70 persen masalah yang dulu kita tidak punya akses sekarang bisa kami lakukan (selesaikan)," katanya kepada wartawan usai pembukaan Indonesia Smart City Forum (ISFC) 2016 di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/9).
Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan, layanan publik berbasis teknologi sangat memudahkan penyelesaiannya, terutama dalam menghadapi komplain-komplain dari masyarakat. Di mana jajaran SKPD diwajibkan memiliki media sosial sehingga dapat menanangi laporan masyarakat dengan segera.
Emil juga menuturkan proyek-proyek infrastruktur dapat terpantau langsung lewat penerapan sistem Smart City. Sehingga sebagai pemimpin daerah, Emil mengatakan bisa mengawasi lewat laporan yang disampaikan secara online. "Saya tidak perlu blusukan lagi karena proyek melaporkan sendiri dengan sistemnya," ujarnya.
Kota Bandung disebutnya telah memiliki 300an aplikasi yang membantu kinerja Pemkot Bandung. Aplikasi tersebut terbukti berdampak pada efisiensi memotong kegiatan dan anggaran yang tidak diperlukan. "Dengan e-budgeting kami bisa menghemat Rp 1 triliun anggaran yang tidak perlu dan menghapus 1.200 kegiatan. Tanpa smart city kami pasti kebingungan," tuturnya.
Selain itu, kinerja pejabat pemerintahan daerah dapat dievaluasi agar sesuai lebih maksimal. Di mana melalui sistem smart city yang telah diterapkan, dua camat, dan empat lurah telah dipecat karena kinerjanya buruk.
Emil menambahkan dengan Smart City, kemajuan sebuah daerah tidak lagi mutlak dinilai dari gaya kepemimpinan pimpinannya. "Tidak lagi tergantung pada gaya pemimpinan SKPD atau kotanya karena teknologi bisa menyelesaikan," katanya.
Melihat begitu pentingnya Smart City bagi kemajuan pembangunan daerah, Kota Bandung menjadi inisiator kegiatan ISFC 2016. Dengan tujuan menjadi langkah membangun manajemen pemerintahan daerah yang berbasis pada kemajuan teknologi.
