REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan menilai Budi belum layak sebagai Kepala BIN, sedangkan yang lain menilai pantas.

Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib menilai, Presiden Joko Widodo memilih Budi dengan kalkulasi politik amat matang. "Kepala BIN bukan hanya jabatan teknokratik yang mengandalkan kompetensi intelijen, tapi juga jabatan politik," ujarnya, Jumat (2/9).

Karena itu, Kepala BIN diangkat presiden dengan pertimbangan DPR. Untuk mengisi jabatan politik, presiden pasti melakukannya dengan kalkulasi politik yang matang, termasuk akomodasi politik.

Ridlwan mengatakan, secara kompetensi, Budi tidak memiliki pengalaman bidang intelijen secara formal. Namun, Budi pernah memimpin dua kepolisian daerah (polda) yang di dalamnya terdapat fungsi intelijen. "Bos intel, tidak mesti jago teknis intel, tapi paham cara dan mekanisme anak buahnya bekerja," kata dia.

Misalnya saat menjabat sebagai Kapolda Jambi dan Kapolda Bali yang membawahi direktorat intel dan propam Polda. Atau Saat menjabat Kadiv Propam Polri yang bertugas untuk melakukan pengamanan dan intelijen di Mabes Polri.

Jabatan tersebut, kata dia, setara dengan asisten pengamanan di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang kental nuansa intelijennya. "Tentu Pak Jokowi pasti sudah punya laporan rekam jejak yang lengkap sebelum memilih Pak BG, " kata Ridlwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika