REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (Astindo) menyatakan hingga hari ini belum ada penurunan pemesanan dan pembelian tiket penerbangan ke Singapura menyusul penyebaran virus zika di negera tetangga tersebut. Wakil Ketua Umum Astindo Rudiana menyebutkan, pihaknya mencatat jumlah kunjungan wisata ke Singapura dari Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan, masyarakat cenderung tidak terpengaruh dengan travel advisory atau peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Kondisi ini, menurut Rudiana, berbeda dengan wabah virus SARS atau sindrom pernapasan akut berat sempat melanda Asia Tenggara dekade lalu. Ia menyebutkan, saat itu industri pariwisata termasuk penjualan tiket anjlok hingga 40 persen. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini di mana penyebaran virus zika sudah diketahui terjadi di Singapura. Bahkan Rudiana mengkau pihaknya belum mencatat adanya pembatalan tiket dalam jumlah besar.
"Waktu itu pukulan berat bagi bisnis pariwisata. Namun berbeda kali ini. Pemerintah Singapura terlihat cekatan dalam menangani wabah ini. Pelancong akhirnya tidak begitu terpengaruh. Meskipun, kami tetap mengimbau perlunya menjaga kesehatan dan waspada," kata Rudiana, Jumat (2/9).
Meski belum ada dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha perjalanan, Rudiana mendesak pemerintah Indonesia agar lebih gesit dalam mencegah penyebaran virus zika. Alasannya, ketika virus zika sudah masuk ke Indonesia maka dampak negatif kepada industri pariwisata akan jauh lebih terasa.
Rudiana sendiri mengaku ada kekhawatiran dari pelaku usaha apabila wabah ini justru semakin menyebar. Ia mengaku Singapura sendiri merupakan pasar yang besar bagi industri penerbanhgan tanah air terlebih banyaknya rute penerbangan yang menjadikan Singapura sebagai bandara penghubung.
"Banyak pelancong yang harus singgah dulu di Singapura, karena Singapura sebagai hub. Banyak sekali penerbangan yang melalui Singapura. Negara ini juga sekaligus gerbang singgah sebelum masuk Indonesia," ujar Rudiana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika