REPUBLIKA.CO.ID, HARARE -- Pemerintah Zimbabwe melarang seluruh aksi demonstrasi di ibu kota Harare selama dua pekan karena dinilai dapat memancing kerusuhan, demikian pengumuman yang disiarkan Kamis (1/9).

Pihak oposisi makin aktif mengkritisi pemerintahan pimpinan Presiden Robert Mugabe, bahkan ikut memantik kemarahan publik atas krisis ekonomi, stok uang yang menipis, dan pengangguran tinggi. Kerusuhan Jumat lalu terjadi saat polisi menembakkan gas air mata ke sejumlah pimpinan oposisi dan ratusan pengunjuk rasa.

Kepala Kepolisian Wilayah Newbert Saunyama mengatakan polisi memutuskan melarang seluruh bentuk unjuk rasa selama 14 hari berdasarkan hasil evaluasi komandan polisi Harare. Mereka yang menggerakkan atau terlibat demonstrasi selama periode tersebut akan didenda atau dipenjara selama lebih dari setahun.

Saunyama menolak memberi keterangan, sementara juru bicara kepolisian nasional Charity Charamba mengatakan tak memiliki informasi lebih lanjut. Douglas Mwonzora, sekretaris bidang hukum untuk Agenda Reformasi Pemilihan Umum Nasional berencana mengadakan demonstrasi pada Jumat.

Aksi dilakukan untuk menuntut komisi pemilihan, tetapi rencana itu mesti ditunda hingga 17 September. "Pengumuman itu tentunya inkonstitusional, tetapi tak banyak waktu untuk memprotes kebijakan tersebut, terlebih keputusan atasnya mungkin tak dapat diterima sebelum aksi besok, jadi kami memutuskan untuk menundanya," kata Mwonzora.

Partai Oposisi mengatakan, komisi pemilihan kerap bersikap bias dan terlihat memihak ke penguasa, Partai ZANU-PF. Bahkan komisi itu diisi oleh lembaga keamanan yang setia terhadap Mugabe. Akan tetapi, pihak komisi menyangkal tuduhan tersebut.

Mugabe (92 tahun) telah memimpin Zimbabwe sejak negara itu merdeka dari Inggris pada 1980.

Ikuti Whatsapp Channel Republika