REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo menyambut baik konsep smart city diterapkan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Karena, smart city dinilainya sebagai konsep penataan kota secara terintegrasi. Sehingga, penggunaannya di daerah akan semakin mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Konsep penataan ini yang Presiden Jokowi inginkan. Pola pikir para kepala daerah itu harus diubah, pembangunan itu tidak hanya lima atau 10 tahun saja," ujar Tjahjo, Sabtu (3/9).
Tjahjo mengatakan, telah melihat berbagai konsep penataan kota di berbagai daerah. Hasilnya, Ia menemukan bahwa kunci keberhasilan penataan kota terletak pada sinergitas antar lembaga. Begitu pula dengan smary city ini.
Kuncinya, kata dia, adalah adanya sinergi antarkota antarwilayah untuk membangun sebuah jaringan pembangunan yang terkonsep. Ia pun, menekankan pentingnya keberanian para kepala daerah untuk berinovasi. Smart city, kata dia, bertujuan untuk menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni. Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing daerah untuk berkompetisi di tingkat global.
Smart city, menurut Tjahjo, melingkupi berbagai dimensi kecerdasan, yakni ekonomi, mobilitas, lingkungan, pemerintah, kehidupan, dan orang. Kesemua dimensi tersebut dinilai harus berjalan berdampingan. Hal ini merupakan bagian dari tujuan otonomi daerah.
Pemerintah pusat juga, kata dia, tengah berupaya untuk memperbaharui tata kelola pemerintahan. Kemendagri, telah bekerja sama dengan beberapa lembaga, seperti KPK, BPKP, dan Bappenas untuk segera menyiapkan e-planning. Tujuannya agar kebutuhan seluruh kabupaten/kota se-Indonesia dapat terpenuhi dengan baik dengan sistem yang baru.