REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai pemotongan anggaran merupakan hal biasa. Namun, Pemerintah juga harus menghargai keputusan APBN-P pertama yang dibahas berhari-hari dengan DPR, yang kemudian dijadikan undang-undang.

Karena itu, Hidayat mengaku kaget ketika pemerintah kembali memangkas anggaran sebesar Rp 133 triliun tanpa melibatkan DPR. ''Kan seharusnya, kalau akan ada pemotongan ya dibicarakan. Apakah memang layak atau tidak,'' katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Hidayat mengerti situasi pemerintah sehingga memotong APBN 2016 untuk kedua kalinya. Hanya saja, kalau tidak dibicarakan dengan DPR terlebih dahulu, bisa menimbulkan masalah baru. Ia mencontohkan di Komisi I, mereka banyak menolak pemotongan anggaran untuk Kemenlu, Kemenhan, dan BIN.

''Jadi, tentu kami juga mempertimbangkan kepentingan negara. Sekaligus realita di lapangan. Realita di lapangan justru banyak yang butuh tambahan anggaran,'' ujarnya.

Jadi menurutnya, pemerintah penting untuk menghormati kesepakatan bersama dengan DPR. Ketika akan dilakukan pemotongan, maka pemerintah mesti duduk bersama dengan DPR. Kalau masalahnya terkait dengan pajak yang tidak terpenuhi targetnya, harusnya itu sudah dihitung secara matang.

''Dari awal saya sudah ingatkan. Target kita terlalu tinggi. Hingga kemudian menghasilkan anggaran yang tidak realistis. Akibatnya sekarang terjadi pemotongan. Apapun dibahaslah bareng-bareng dengan DPR. Kalau betul minim, minimnya di mana. Sebagian butuh anggaran, minimal tidak dipotong,'' jelas politikus PKS.

Mengenai anggaran MPR yang tidak dipotong, Hidayat menambahkan pemerintah sudah terlebih dulu memotong anggaran MPR sebesar Rp 200 miliar.

''Yang tidak dipotong terkait sosialisasi Empat Pilar. Yang lain-lain terjadi pemotongan, terkait rapat, biaya perjalanan dinas. Anggaran kita kemarin Rp 900 miliar, dipotong sekitar Rp 200 miliar,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika