REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bos PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan membantah pernah menjanjikan uang sebesar Rp 50 miliar kepada pimpinan dan anggota DPRD DKI untuk memperlancar pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Hal itu diungkapkan Aguan saat dicecar Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat sidang saksi terdakwa Mohamad Sanusi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/9). "Tidak ada (kesepakatan pemberian uang Rp50 miliar)," kata Aguan.

Saat itu, jaksa mencecar Aguan perihal kesepakatan antara pengembang reklamasi dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI saat pertemuan di kediaman Aguan di kawasan Pantai Indah Kapuk, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan kesaksian Direktur Utama PT Kapuk Naga Indah, Budi Nurwono dalam berita acara pemeriksaan (BAP), yang belakangan hendak ia cabut tersebut, disebutkan terjadi kesepakatan nominal Rp 50 miliar untuk mempercepat pembahasan Raperda Reklamasi.

Jaksa pun kemudian bertanya kepada Aguan perihal kehadiran Budi Nurwono dalam pertemuan tersebut. Namun dijelaskan Aguan, Budi tidak ada dalam pertemuan tersebut. "Enggak ada (Budi dalam pertemuan)," kata Aguan.

Ia pun menjelaskan dalam pertemuan di rumahnya yang dihadiri Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edy Marsudi, Ketua Balegda DPRD DKI, M Taufik, Anggota Balegda, M Sanusi dan Muhamad (Ongen) Sangaji, Ketua Pansus Reklamasi, Selamat Nurdin dan eks Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja itu hanya pertemuan silaturahmi.

Ia juga mengatakan pertemuan berlangsung singkat atau kurang lebih setengah jam dan tidak membahas pembahasan Raperda Reklamasi. "Seingat saya ngobrol biasa, santai, berbicara soal pengalaman. Selebihnya saya keluar masuk (ke dalam rumah menemui keluarga)," kata Aguan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika