REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN - Saat ini ada 10 kepala daerah yang diduga memiliki rekening mencurigakan. Namun demikian, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menuturkan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa beberapa kepala daerah tersebut.
"Memeriksa kan tugas PPATK ( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), lalu dilaporkan ke KPK," katanya saat ditemui di Gedung Paskasarjana UGM, Rabu (7/9). Meskipun Tjahjo sendiri mengku sudah mengantongi nama-nama pejabat yang dicurigai.
Tjahjo menuturkan, salah satu orang yang dicurigai merupakan calon kepala daerah dengan jabatan PNS. Namun jumlah kekayaannya sangat luar biasa. Meski begitu, Tjahjo mengatakan, tidak menutup kemungkinan harta yang melimpah tersebut berasal dari warisan atau hasil penjualan aset.
Oleh karena itu, ia mendesak agar KPK dan PPATK segera memeriksa seluruh kepala daerah yang diduga memiliki rekening siluman. Ia berharap pemeriksaan dan penyelidikan akan segera memperjelas status para pejabat daerah.
Sehingga berita yang tersebar di masyarakat tidak lagi hanya berupa isu yang dapat menimbulkan persepsi buruk kepala daerah. Selain itu, percepatan pemeriksaan dilakukan untuk menghindari gangguan terhadap kinerja daerah. Sekaligus mengurangi persepsi buruk dari orang-orang sekitar kepala daerah.
“Tolong segera diusut. Kasian kepala daerah yang dicurigai. Kalau memang iya, ditanya langsung ini uang dari mana, sumbernya dari siapa. Jadi jelas,” ujar Tjahjo.
Dugaan rekening gendut ini membuatnya merasa perihatin. Pasalnya, kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela di tataran pemimpin daerah. Apalagi dua hari lalu KPK baru menagkap Bupati Banyuasin Sumatra Selatan, Yan Anton Ferdian yang diduga melakukan suap pada proyek dinas pendidikan.
Ia menyampaikan, kejadian ini harus menjadi pemacu bagi pemerintah untuk memetakan kerawanan korupsi dalam setiap kegiatan. Sehingga hal-hal yang mencurigakan dapat terdeteksi dengan cepat.
“Area rawan korupsi pasti ada di setiap daerah. Tapi seharusnya kepala daerah punya kesadaran untuk tidak korupsi,” ujar Tjahjo. Ia optimis PPATK bisa membuktikan sekaligus mengendus asal mula rekening gendut para kepala daerah yang dicurigai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika