REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Tiga dari 11 kabupaten dan kota di Papu terancam tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2017. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, dari rapat evaluasi persiapan pilkada terungkap Kabupaten Sarmi, Puncak Jaya, dan Dogiay terancam tidak melaksanakan pilkada.
Ketiga kabupaten itu hingga kini belum melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sehingga dana yang dibutuhkan penyelenggara belum cair. "Bupati harus segera mencairkan dana sehingga persiapan pelaksanaan pilkada dapat segera dilakukan," kata Gubernur Enembe.
Menurut dia, pihaknya sudah meminta daerah yang akan melaksanakan pilkada agar mengalokasikan dananya untuk kegiatan tersebut. "Dalam APBD perubahan hendaknya dana yang ada dialokasikan untuk pembangunan dialihkan membiayai pelaksanaan pilkada di daerahnya," kata Enembe seraya menyayangkan dalam pelaksanaan rapat evaluasi tidak dihadiri kepala daerah.
Rapat evaluasi yang dihadiri Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian itu tidak dihadiri bupati dan wali kota yang akan melaksanakan pilkada. Ke-11 kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada adalah Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Nduga, Lanny Jaya, Mappi, Kepulauan Yapen, Tolikara, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Dogiai.