REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Totok Daryanto menilai tidak ada masalah jika Presiden Joko Widodo kembali mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Selain merupakan hak prerogatif presiden, Totok menilai dikembalikannya Arcanda sebagai menteri dapat menepis rumor bahwa Presiden salah pilih atau serampangan dalam menunjuk pembantu-pembantunya.
''Ini sudah menyangkut ranah kepercayaan publik terhadap leadership Kepala Negara, yang baru sekali ini terjadi dalam sejarah kepresidenan RI seorang menteri hanya berumur 20 hari jabatannya dikarenakan kesalahan prosedur administratif,'' katanya di Jakarta, Sabtu (9/9).
Menurutnya, pemilihan Achandra juga tidak akan menimbulkan persoalan di parlemen karena dukungan mayoritas partai di DPR dapat mengamankan setiap kebijakan yang diambil Presiden. Hal ini juga sekaligus menjadi sarana uji kesetiaan bagi partai-partai politik yang belakangan bergabung mendukung pemerintah.
"Jadi banyak aspek positifnya bagi Jokowi dalam hal ini," tegasnya.
Totok yang juga Wakil ketua Umum PAN ini menuturkan, mengenai jabatan Menteri ESDM ini sebagian besar suara publik menghendaki berasal dari profesional dan tidak berasal dari partai politik. Walaupun sesungguhnya dikotomi profesional dan politisi bukanlah pemilahan yang tepat.
Sektor energi, kata dia, merupakan jantungnya ekonomi nasional. Sehingga, wajar masyarakat pada umumnya menghendaki jabatan menterinya diserahkan kepada profesional yang independen, tidak berafiliasi atau di bawah pengaruh partai politik.
''Mengapa Presiden tidak menunjuk di antara mereka yang pasti tidak punya masalah seperti Achandra? Barangkali Presiden punya pertimbangan lain,'' ucap dia.
Terhadap spekulasi politik ini respon masyarakat terbelah, memang ada yang setuju dan ada yang tidak atau kurang setuju dengan beberapa alasan. Menurutnya, yang kurang setuju mengatakan, karena tugas di bidang ESDM begitu penting dan sangat strategis maka sebaiknya dijabat oleh orang yang tidak memiliki beban apa pun.
Sementara, Achandra sebelumnya punya masalah dwi kewarganegaraan karena memegang paspor AS. Di samping itu, isu Freeport yang distigmatikan merugikan Indonesia berkaitan dengan kontrak karyanya, segera akan memasuki tahapan negosiasi kontrak perpanjangan.
''Inilah beban yang dipikul oleh seorang Achandra ketika memulai tugas barunya sebagai Menteri ESDM. yang harus di depan mewakili kepentingan Indonesia berhadap-hadapan dengan Freeport dalam proses negosiasi yang mungkin sangat alot,'' ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika