REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Komisi I, Syaiful Bahri Anshori menganggap bila benar Arcandra Tahar diposisikan kembali menjadi Menteri ESDM, maka ini menjadi preseden buruk bagi Indonesia. Sebab, menurut Anggota DPR dari Fraksi PKB ini, secara moral Arcandra sudah memiliki catatan khusus di masyarakat.

Ketika kasus dwikewarganegaraannya terbongkar, menurutnya, sejak awal ia tidak jujur bahwa sejak 2012 sudah berkewarganegaraan AS. "Karena publik harus diberikan contoh yang baik. Kalau tiba-tiba Arcandra secara cepat dapat berstatus WNI, hanya untuk mengejar menjadi Menteri ESDM kembali. Maka ini menjadi preseden buruk bagi Indonesia," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (9/9).

Menurut Presiden Konfederasi Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) ini, proses WNI Arcandra semacam dipaksakan. Padahal, kalau secara normal, orang yang ingin menjadi WNI butuh proses yang tidak cepat.

"Tapi kok tiba-tiba Arcandra, langsung mendapatkan status WNI. Apakah karena ia dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa langsung dan ada pihak yang ingin mencalonkannya kembali sebagai Menteri ESDM. Apakah hanya mengejar itu?" ujarnya.

Baginya, ini adalah persoalan kesetaraan dihadapan hukum dan warga negara. Walaupun ia tidak menampik negara memiliki kebijakan sendiri untuk memberikan status WNI kepada siapapun.

Secara umum, menurut Syaiful, kalau Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya, silahkan saja. Baginya tentu itu hak presiden, mengembalikan status WNI dan mengangkat kembali Arcandra sebagai Menteri ESDM. Selama aturan dan prosedur bernegara telah dijalanakan.

Namun kalau hanya alasan seorang Arcandra memiliki kapasitas dan integritas menyelesaikan masalah energi nasional. Menurutnya, orang yang memiliki kualifikasi, kapasitas dan integritas layak di Menteri ESDM tentu masih lebih banyak, baik secara loyalitas kepada presiden maupun negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika