REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menindak oknum yang menarik pungutan liar (pungli) di pelabuhan-pelabuhan. Presiden mengatakan, penarikan pungli tersebut adalah salah satu faktor yang membuat waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) masih panjang.

"Saya sudah perintahkan ke Kapolri, tangkap saja kalau ada yang masih main-main seperti itu," ujar Presiden, usai meresmikan pengoperasian Terminal Petikemas Kalibaru, Tanjung Priok, Selasa (13/9).

Jokowi mengaku telah mendapat laporan mengenai perbaikan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, dwelling time saat ini sudah di angka 3,7 hari. Namun begitu, di banyak pelabuhan lain waktu yang diperlukan kontainer untuk bongkar muat barang rata-rata masih di atas tujuh hari.

"Bagaimana kita mau bersaing dengan negara lain kalau masih 7-8 hari?," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Presiden, di Pelabuhan Belawan hanya satu dari delapan crane yang dioperasikan. Tujuannya agar ada ruang tawar-menawar jika ada kontainer yang mau membayar lebih supaya lebih dulu dilayani. "Saya akan obrak-abrik yang seperti itu," ujar Presiden.

Jokowi menargetkan, dwelling time di semua pelabuhan di Indonesia harus di bawah tiga hari. Ia menegaskan target ini harus tercapai demi mengurangi biaya logistik di Tanah Air yang saat ini masih lebih mahal rata-rata 2-2,5 kali lipat dari negara lain.

Untuk mencapai target tersebut, Pelindo II akan kembali membangun dua terminal petikemas baru dan dua terminal produk di Tanjung Priok. Keempat terminal akan selesai dibangun pada 2019 mendatang.

Jokowi mengatakan, pada akhirnya, kehadiran terminal-terminal baru tak hanya memperkuat konektivitas antarpulau. Tetapi hal itu juga menopang arus investasi yang masuk ke Tanah Air.

Ikuti Whatsapp Channel Republika