REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya pemerintah membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi nelayan di Teluk Jakarta, menurut mantan Ketua MPR Amien Rais hanya pemanis saja. Semua janji itu menurutnya, bertujuan agar proyek reklamasi di Teluk Jakarta dapat terus dilanjutkan.

"saya tidak setuju, itu hanya kata pemanis," ujarnya kepada para wartawan usai acara Mudzakarah Ulama dan Tokoh Nasional, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (14/9).

Menurutnya, pembangunan rusunawa itu nanti bukan menjadi tanggung jawab APBD, tapi memanfaatkan pengembang. Dan kemudian seolah ada kompensasi yang akan diberikan kepada pengembang atau pembuat kebijakan, karena telah membangun rusunawa bagi nelayan Teluk Jakarta.

"Ini juga ugal-ugalan, jadi keuntungan menurutnya, tidak mengeluarkan (uang) APBD tapi menekan para pengusaha itu. Kemudian si pembuat kebjakan akan mendapat kompensasi dari kebijakannya," kata dia.

Menurutnya, kalau kebijakan yang koruptif sepert ini juga tidak bisa dijangkau oleh hukum. Bagi dia, inilah kelemahan hukum di Indonesia. Karena kalau demikian, gubernur atau pejabat atas nama kebijakan tapi sebenarnya koruptif tidak bisa diapa-apakan oleh penegak hukum.

Sebelumnya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjanjikan pembangunan rusunawa bagi nelayan, sebagai kompensasi dari dilanjutkannya proyek reklamasi.

"Sudah siap, tanah ada 10 hektare untuk merelokasi mereka. Juga kita siapkan kapal. Gak ada masalah, sudah kita atur," kata Luhut.

Bahkan Menteri Luhut menjanjikan akan memberikan perhatian penuh kepada nelayan Teluk Jakarta, termasuk memberi kapal, perlengkapan nelayan dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika