REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua MPR, Amien Rais, bersuara keras soal kelanjutan proyek reklamasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Amien menilai ada kompensasi tersembunyi yang diberikan pengembang kepada si pembuat kebijakan, agar proyek ini bisa tetap berjalan.

"Kita pesankan kepada masyarakat DKI, jangan mau dibodohin. Kalau korupsi APBD itukan memang yang terlibat, beberapa orang anggota DPRD DKI cuma ratusan juta sampai miliaran. Tapi korupsi reklamasi ini, itu menghancurkan lingkungan dan nelayan kecil. Sedangkan pihak lain memperoleh triliun-triliun," kata dia usai acara Mudzakarah Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Rabu (14/9), malam.

Menurutnya, ini bagian dari kelihaian Gubernur DKI Jakarta, menyorot korupsi APBD yang tak sebanding dengan dampak reklamasi itu. Dengan dilanjutkannya reklamasi, akan ada pihak yang mendapatkan keuntungan yang luar biasa.

"Jadi saya pikir ini yang perlu dibuka, supaya ada wacana yang betul-betul obyektif. Kebijakan yang koruptif juga bisa diseret ke pengadilan," katanya.

Sebab, menurutnya, kalau kebijakan yang menyasar pada hal koruptif itu tidak bisa diapa-apakan, sama halnya rakyat tidak boleh berontak pada kebijakan kolonial. "Kita dijajah itu kebijakan yang menjajah, karena itu jangan mentang-mentang kebijakan tidak bisa diadili," katanya.

Amien memang keras menyoal sikap pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan yang melanjutkan kembali proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya pulau G. Padahal, reklamasi itu sudah dihentikan oleh menteri pendahulunya dan dinyatakan melanggar oleh PTUN.

Menurut Amien, langkah Menteri Luhut tersebut hanya mengedepankan kepentingan pengembang daripada kemanfaatan rakyat dan lingkungan di Teluk Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika