REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Direktur Utama (Dirut) Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) Komari Subakir menegaskan rencana konversi Bank NTB menjadi bank syariah masih dalam proses kajian mendalam. Bahkan, pihaknya akan segera mengundang konsultan untuk membuat  peta rencana (road map) konversi tersebut.

"Kami berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil RUPS. Untuk menindaklanjuti itu, kami melakukan kajian komprehensif dari sisi bisnis bukan dari syari'," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Kamis (15/9).

Menurutnya, selama ini bisnis yang dijalankan oleh Bank NTB yaitu bisnis konvensional dan syariah. Oleh karena itu diperlukan kajian mendalam termasuk menyangkut dana dari Pemerintah daerah dan dana masyarakat yang harus didalami.

Ia menambahkan, kajian yang perlu dipetakan lainnya menyangkut sumber daya manusia, teknologi dan informasi. Sehingga kajian tersebut akan dilakukan dalam bentuk peta perencanaan (road map).

"Kajian dalam proses. Kajian ini harus menggunakan konsultan. Kajian ini sesuai ketentuan harus ada kerangka acuan kerja. Termasuk pemilihan konsultan karena kami ini menerapkan good corporat goverment secara penuh," ungkapnya.

Terkait adanya penolakan dari sejumlah anggota DPRD NTB dan sejumlah bupati mengenai rencana tersebut. Komari enggan menanggapi. Sebab dirinya tidak memiliki kepentingan untuk menjawab.

Ia menegaskan konversi Bank NTB menjadi bank syariah bisa dilakukan selama sesuai dengan aturan. Bahkan, dirinya menambahkan, pihaknya sudah mengembangkan divisi syariah sejak tahun 2005 untuk memberikan pilihan kepada masyarakat.

"Pada 2005 baru satu cabang sekarang 2015 sudah ada 11 cabang. (Konversi) harus diinventarisasi supaya aman," ungkapnya.

Dirinya mengatakan saat ini rencana konversi masih dalam proses kajian secara bertahap. Termasuk untung rugi dari rencana konversi tersebut. Saat ini, menurutnya, modal Bank NTB sudah mencapai Rp 1,1 triliun dari 5 tahun terakhir yang hanya sekitar Rp 300 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika