REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membahas rencana pelebaran defisit fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 dengan Presiden Jokowi, sore ini. Pembahasan soal APBNP 2016 ini menyusul rapat kerja dengan topik yang sama bersama Komisi XI DPR pada Kamis (15/9) malam.
"2016 masih sesuai yang kita presentasikan di kabinet maupun di dewan. Saya mau presentasikan ke Presiden. Saya lapor ke Presiden dulu," ujar Sri singkat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (16/9).
Dalam rapat kerja semalam, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelebaran defisit hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai 2,41 persen. Angka patokan dalam APBNP 2016, defist fiskal diproyeksikan sebesar 2,35 persen atau Rp 296,7 triliun dari produk domestik bruto (PDB).
Meksi belum diketok berapa angka pelebaran defisit anggaran hingga akhir tahun, Sri menegaskan bahwa pelebaran defisit akan dijaga tidak melebih 3 persen seperti ketentuan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. "Jadi karena beberapa pos pendapatan tidak seperti yang diperkirakan, kita melakukan pemotongan anggaran di pos belanja. Dan kita akan kombinasi dengan pelebaran defisit," jelas Sri.
Defisit fiskal yang semakin lebar membuat pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi untuk menyelamatkan anggaran. Salah satu opsinya dengan menambah pembiayaan atau utang untuk menutupi pelebaran defisit tersebut.
"Kalau belanja negara melebihi dalam satu tahun ternyata tidak bisa disesuaikan dengan penerimaan terutama pajak, dan PNBP, maka pembiayaan harus lebar," kata Sri.
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan, potensi pelabaran defisit fiskal dalam APBNP 2016 di kisaran 2,5 hingga 2,7 persen dari PDB. Namun, keputusannya masih menunggu pematangan di istana.
