REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kota Bogor kewalahan menangani Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal itu diakui oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.
“Kalau ditertibkan, mereka balik lagi, balik lagi,” ujar Bima, Senin (19/9).
Menurut Bima, masih banyaknya PKL yang berjualan di badan jalan dan pedestrian, dikarenakan terbatasnya jumlah personil Satpol PP yang saat ini sekitar 250 orang. Demikian pula petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) yang hanya berjumlah 60 orang.
Menurut Bima, kondisi ini memerlukan koordinasi yang lebih kuat lagi dengan aparatur di wilayah baik kecamatan maupun kelurahan. Para PKL ini, tambah dia, memanfaatkan ruas-ruas jalan yang seharusnya digunakan pejalan kaki dan bahkan kendaraan bermotor.
Menurutnya, masalah ini akan diatasi melalui eskalasi atau percepatan. Terlebih mengingat belum lama ini Kota Bogor masuk peringkat dua macet terburuk di dunia versi waze. Baginya, meski itu menurut pengguna waze, namun survey itu membuat Pemerintah Kota Bogor akan berbenah lebih kencang lagi.
Dalam waktu dekat ini, Bima akan mengevaluasi jajaran DLLAJ. "Kalau anggotanya ketauan hanya tidur saja dan tidak turun ke lapangan, maka akan digeser atau dicopot," jelasnya.
Terkait adanya PKL yang menggunakan aliran listrik dari PLN, Bima juga menegaskan Pemkot akan segera berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan penertiban agar aliran listrik tersebut segera diputus.