REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Donald Trump menyesalkan tersangka pelaku serangan bom Kota New York, Ahmad Khan Rahami menerima perawatan medis. Ia juga menilai seharusnya tersangka tidak mendapat perwakilan hukum atas tindakannya.
Miliarder tersebut mengatakan perawatan medis dan perwakilan hukum yang diberikan menjadi bukti keamanan nasional yang ditegakkan secara lemah di negara itu. Trump juga menilai kondisi ini sangat menyedihkan.
Pernyataan Trump itu mendapat kecaman dari rivalnya, calon presiden AS dari Partai Demokrat Hillary Clinton. Menurutnya, hal itu hanya akan membuat musuh-musuh negara merasa lebih nyaman dan hal itulah yang justru lebih mengancam keamanan nasional.
"Pernyataan Trump yang seperti itu justru memberi bantuan dan kenyamanan kepada musuh-musuh AS di luar sana," ujar Clinton, dilansir BBC, Selasa (20/9).
Trump melontarkan kata-kata serangan kembali untuk Clinton. Ia menilai, istri dari Bill Clinton tersebut hanya akan menyebabkan banyak warga AS terluka dan terbunuh, terutama dengan keputusan dan kebijakannya menangani teroris di medan perang.
Trump juga mengatakan perlakuan untuk tersangka bom New York, Rahami memang menjadi bagian dari hak konstitusional di bawah amandemen kelima AS. Namun, hal itu seharusnya diubah terkait dengan kejahatan berbahaya yang mengancam keamanan banyak orang.
"Bagian yang paling buruk, negara justru memberi tersangka perawatan di rumah sakit yang bagus dan ditangani beberapa dokter terbaik dunia. Inilah yang dinamakan situasi sangat menyedihkan," ujar Trump.
Ledakan bom terjadi tepatnya di distrik Chelsea, New York pada Sabtu (17/9). Sebanyak 29 orang terluka dalam peristiwa ini.
Pihak berwenang AS mengatakan Rahami diduga sebagai pelaku berdasarkan penyelidikan yang dilakukan. Pria itu diketahui pernah melakukan perjalanan ke Afghanistan dan Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, FBI mengatakan belum ada bukti kejadian ini berkaitan dengan kelompok teror internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika