REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara, Senin (19/9), Amerika Serikat seharusnya "tidak melindungi teroris" seperti ulama Fethullah Gulen. Aktivitas Gulen juga harus dilarang di seluruh dunia.

Gulen yang hidup dalam pengasingan di Pennsylvania, AS sejak 1999 membantah keterlibatannya dalam kudeta gagal di Turki pada Juli. Washington mengatakan akan mengekstradisinya hanya jika Turki memberikan bukti, satu hal yang membuat pemerintah Turki putus asa.

Erdogan mengatakan Washington tidak memiliki alasan mempertahankan Gulen, mantan sekutu Erdogan yang menurut para pejabat Turki telah membangun jaringan pengikut selama beberapa dekade di dalam tubuh angkatan bersenjata dan pegawai negeri sipil untuk mengambil alih Turki.

"Jika AS adalah sekutu strategis kami dan rekan NATO kami, mereka seharusnya tidak membiarkan teroris seperti Gulen menjalankan organisasinya," kata Erdogan, dalam wawancara di sela-sela pertemuan tahunan para pemimpin dunia di markas PBB.

Erdogan mengatakan status darurat militer selama tiga bulan yang ditetapkan setelah terjadinya kudeta, bisa diperpanjang oleh parlemen. "Bisa diperpanjang selama tiga atau satu bulan, terserah kepada parlemen untuk memutuskan hal ini," katanya.

Erdogan juga mengatakan Turki sebagai anggota NATO yakin tidak ada perdamaian abadi yang bisa dicapai di Suriah tanpa menyingkirkan Presiden Bashar al-Assad dari kekuasaan. "Masa depan Suriah harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Kenapa pembunuh ini (Assad) didukung oleh beberapa negara? Assad tidak bisa menjadi bagian dari periode transisi. Dunia harus menemukan solusi yang tidak melibatkan Assad. Integritas teritorial Suriah harus dihormati oleh negara-negara lain," katanya.

Iran dan Rusia merupakan sekutu utama Assad, dan berdiri di pihaknya sejak munculnya pemberontakan melawan rezimnya pada 2011.

Mengenai Uni Eropa dan upaya panjang Turki untuk bergabung dalam blok perdagangan itu, Erdogan mengatakan: "Turki memegang janjinya terkait proses keanggotaan UE. Ini adalah jalan dua arah dan UE harus memenuhi janjinya. Kami belum menyimpulkan proses ini, kami ingin UE jujur mengenai proses ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika